1. Mendaftar secara online di coretaxdjp.pajak.go.id, atau
2. Datang langsung ke KPP terdekat atau mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi
   • - Formulir Pendaftaran NPWP (ttd);
   • - FC KTP (WNI);
   • - FC Kartu Keluarga (WNI);
   • - FC Paspor dan KITAS/KITAP (WNA).

Mendaftar secara online di coretaxdjp.pajak.go.id, atau datang langsung atau mengirimkan berkas yang mencantumkan resi ke KPP terdekat.

PENDAFTARAN NPWP BADAN PUSAT

1. CV, PT, Yayasan, Koperasi, Organisasi lainnya
   • Formulir pendaftaran NPWP Badan (ttd direktur dan stempel);
   • Salinan KTP seluruh pengurus yang tercantum di Akta;
   • Salinan Akta Pendirian;
   • Salinan SK AHU.
2. Joint Operation
   • Formulir pendaftaran NPWP Badan (ttd kuasa KSO dan stempel);
   • Salinan KTP kuasa KSO;
   • Salinan Surat Perjanjian Joint operation/ akta perjanjian Kerjasama;
   • Salinan NPWP anggota KSO;
   • Salinan Akta Pendirian anggota KSO.
3. TPQ/TPA/Musholla (bukan naungan Yayasan)
   • Formulir pendaftaran NPWP Badan (ttd ketua dan stempel);
   • Salinan KTP ketua dan bendahara;
   • Salinan Izin operasional;
   • Salinan Surat Keputusan Kemenag atau pihak yang terkait.

Proses 1 hari kerja sejak permohonan diterima petugas.

Pendaftaran NPWP UD (Usaha Dagang) tidak bisa didaftarkan NPWP kategori badan atau atas nama UD. Dikarenakan UD berbentuk perseorangan, jadi menggunakan NPWP pemilik/orang pribadi.

Mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi ke KPP terdekat.

1. Formulir pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah (ttd KPA dan stempel);
2. FC KTP KPA dan Bendahara;
3. FC SK Penunjukkan KPA dan Bendahara;
4. FC DIPA/DPA halaman depan (tercantum subunit organisasi).

Proses 1 hari kerja sejak permohonan diterima petugas.

Mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi ke KPP terdekat.

1. Formulir pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah (ttd KPA dan stempel);
2. FC KTP KPA dan Bendahara;
3. FC SK Penunjukkan KPA dan Bendahara;
4. FC DIPA/DPA halaman depan (tercantum subunit organisasi).

Proses 1 hari kerja sejak permohonan diterima petugas.

Diajukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id

1. Login coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NIK dan password;
2. Pilih menu portal saya;
3. Pilih menu Perubahan data
   1. Perubahan KLU dan/atau rekening pilih menu "identitas wajib pajak"
   2. Perubahan alamat utama pilih menu "perubahan alamat utama"
4. Isi data yang akan diubah;
5. Unggah dokumen sebagaimana syarat di bawah;
6. Pilih kirim.

atau dengan datang langsung atau mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi ke KPP terdekat.

1. Formulir perubahan data orang pribadi (ttd);
2. Salinan KTP dan KK.

Proses 1 hari kerja sejak permohonan diterima petugas.

Diajukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id

1. Login coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NIK dan password pengurus;
2. Role access diganti sebagai badan;
3. Pilih menu portal saya;
4. Pilih menu Perubahan data
   1. Perubahan KLU dan/atau rekening pilih menu "identitas wajib pajak"
   2. Perubahan alamat utama pilih menu "perubahan alamat utama"
5. Isi data yang akan diubah;
6. Unggah dokumen sebagaimana syarat di bawah;
7. Pilih kirim.

atau dengan datang langsung atau mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi ke KPP terdekat.

Persyaratan permohonan:

1. Formulir permohonan perubahan data (ttd dan stempel);
2. Salinan KTP pengurus;
3. Salinan NIB atau Surat Keterangan Domisili (apabila alamat yang diubah);
4. Salinan buku rekening (apabila perubahan nomor rekening);
5. Salinan akta pendirian/perubahan terakhir;
6. Salinan SK AHU pendirian/perubahan terakhir.

Proses 1 hari kerja sejak permohonan diterima petugas.

Diajukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id

1. Login coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NIK dan password pengurus;
2. Role access diganti sebagai badan;
3. Pilih menu portal saya;
4. Pilih menu Perubahan data
   1. Perubahan KLU dan/atau rekening pilih menu "identitas wajib pajak"
   2. Perubahan alamat utama pilih menu "perubahan alamat utama"
5. Isi data yang akan diubah;
6. Unggah dokumen sebagaimana syarat di bawah;
7. Pilih kirim.

atau dengan datang langsung atau mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi ke KPP terdekat.

Persyaratan permohonan:

1. Formulir permohonan perubahan data (ttd dan stempel);
2. Salinan KTP KPA dan/atau bendahara;
3. Salinan SK Pengangkatan KPA dan/atau bendahara;
4. Salinan DPA lama dan baru (halaman depan) bagi instansi daerah;
5. Salinan NIB atau Surat Keterangan Domisili (apabila alamat yang diubah);
6. Salinan buku rekening (apabila perubahan nomor rekening);

Proses 1 hari kerja sejak permohonan diterima petugas.

Diajukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id

1. Login coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NPWP badan 16 digit dan password;
2. Pilih menu portal saya;
3. Pilih menu Perubahan data - Perubahan Data Objek Pajak PBB P5L;
4. Cari NOP yang akan diubah dan isi data yang akan diubah;
5. Unggah dokumen sebagaimana syarat di bawah;
6. Pilih simpan.

atau dengan datang langsung atau mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi ke KPP terdekat.

Persyaratan permohonan:

1. Formulir permohonan perubahan data (ttd dan stempel);
2. Dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data objek pajak;

Proses 5 hari kerja sejak permohonan diterima petugas.

Pengajuan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id

1. Login coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NIK dan password;
2. Pilih menu portal saya;
3. Pilih menu perubahan status;
4. Pilih menu penetapan wajib pajak non-efektif;
5. Isi data dan upload dokumen sesuai syarat di bawah;
6. Pilih kirim.

Atau datang langsung atau mengirimkan berkas via jasa ekspedisi ke KPP terdekat

1. Formulir permohonan penetapan wajib pajak non-efektif;
2. Salinan KTP;
3. Surat pernyataan menghentikan kegiatan usaha disertai kronologi atau alasannya ttd dan stempel (bagi wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha); atau
4. Surat pernyataan menghentikan pekerjaan bebas disertai kronologi atau alasannya ttd dan stempel (bagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas); atau
5. Daftar gaji dari tempat kerja (bagi karyawan yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP); atau
6. Akta kematian dan surat pernyataan ahli waris bahwa wajib pajak tidak memiliki warisan yang belum terbagi/telah selesai dibagikan (bagi wajib pajak meninggal dunia); atau
7. Kartu Keluarga, NPWP suami, dan surat pernyataan memilih melaksanakan kewajiban perpajakan digabungkan dengan suami (bagi wanita kawin memiliki NPWP dan memilih digabungkan dengan suami); atau
8. Paspor dan kontrak kerja atau keterangan domisili/residen di luar negeri (bagi wajib pajak WNI yang berniat menjadi SPLN namun belum memenuhi syarat sebagai SPLN atau telah menjadi SPLN); atau
9. Surat pernyataan tidak bekerja dan tidak memperoleh penghasilan ttd dan materai atau dokumen pemberhentian kerja/dokumen pensiun (bagi wajib pajak dengan alasan selain di atas).

Proses 5 hari kerja setelah berkas diterima oleh petugas.

Diajukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id

1. Login coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NIK dan password;
2. Pilih menu portal saya;
3. Pilih menu perubahan status;
4. Pilih menu penetapan wajib pajak non-efektif;
5. Isi data dan upload dokumen sesuai syarat di bawah;
6. Pilih kirim.

atau datang langsung atau mengirimkan berkas melalui jasa ekspedisi ke KPP terdekat.

Persyaratan permohonan:

1. Formulir permohonan penetapan wajib pajak non-efektif (ttd direktur dan stempel);
2. Salinan KTP Direktur;
3. Akta pembubaran atau surat keterangan dalam proses pembubaran dari notaris atau surat likuidasi dari notaris (bagi wajib pajak badan dengan alasan perusahaan dibubarkan) atau;
4. Surat pernyataan yang menyatakan sudah tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak beroperasi disertai kronologi atau alasannya ttd dan materai (bagi wajib pajak dengan alasan selain di atas yang disebutkan);
5. Surat kuasa bermaterai (apabila dikuasakan).

Proses paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima oleh petugas. Apabila perusahaan sebelumnya status PKP aktif diharuskan sudah cabut PKP.

Diajukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id

1. Login coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NIK dan password;
2. Pilih menu portal saya;
3. Pilih menu perubahan status;
4. Pilih menu pengaktifan wajib pajak non-efektif;
5. Isi data dan upload dokumen sesuai syarat di bawah;
6. Pilih kirim.

atau datang langsung atau mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi ke KPP terdekat.

1. Formulir permohonan pengaktifan kembali NPWP;
2. FC KTP.

Proses 1 hari kerja sejak permohonan diterima petugas.

Diajukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id

1. Login coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NIK dan password pengurus;
2. Role access diganti menjadi badan;
3. Pilih menu portal saya;
4. Pilih menu perubahan status;
5. Pilih menu pengaktifan wajib pajak non-efektif;
6. Isi data dan upload dokumen sesuai syarat di bawah;
7. Pilih kirim.

atau datang langsung atau mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi ke KPP terdekat.

1. Formulir permohonan pengaktifan kembali NPWP (ttd direktur dan stempel);
2. FC KTP Direktur;
3. FC Akta Pendirian/Perubahan;
4. FC SK Pendirian/Perubahan AHU.

Proses 1 hari kerja sejak permohonan diterima petugas.

Diajukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id atau datang langsung atau mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi ke KPP terdekat. Proses 5 hari kerja setelah berkas diterima petugas.

1. Formulir perubahan data wajib pajak;
2. FC KTP terbaru.

Diajukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id atau datang langsung atau mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi ke KPP terdekat. Proses 5 hari kerja setelah berkas diterima petugas.

1. Formulir perubahan data wajib pajak (ttd direktur/ketua dan stempel);
2. FC KTP Direktur/ketua;
3. FC Surat keterangan domisili atau FC NIB yang mencantumkan alamat terbaru.

Diajukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id

1. Login coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NIK dan password;
2. Pilih menu portal saya;
3. Pilih menu Penghapusan & Pencabutan;
4. Jenis pembatalan pilih "Penghapusan NPWP";
5. Pilih alasan pembatalan dan unggah dokumen yang disyaratkan;
6. Centang pernyataan dan pilih simpan.

atau datang langsung atau mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi ke KPP terdekat.

PENGHAPUSAN NPWP ORANG PRIBADI MENINGGAL
1. Formulir penghapusan NPWP
2. FC Akta kematian
3. FC KTP dan KK wali
4. Surat pernyataan tidak meninggalkan warisan (ttd wali dan materai) format bebas

PENGHAPUSAN NPWP ORANG PRIBADI GANDA

1. Formulir penghapusan NPWP
2. FC KTP dan KK

PENGHAPUSAN NPWP WNA

1. Formulir penghapusan NPWP
2. FC Paspor
3. FC EPO (Exit Permit Only)
4. FC Surat keterangan dari perusahaan sebelumnya bahwa ybs tidak lagi bekerja

Wajib pajak istri yang sebelumnya mempunyai NPWP terpisah dengan suami dan memilih melaksanakan kewajiban perpajakan digabungkan dengan suami tidak bisa diajukan penghapusan NPWP namun mengajukan permohonan penonaktifan NPWP.

Proses penghapusan paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima.

Diajukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id

1. Login coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NIK dan password pengurus;
2. Role access diganti menjadi badan;
3. Pilih menu portal saya;
4. Pilih menu Penghapusan & Pencabutan
5. Jenis pembatalan pilih "Penghapusan NPWP";
6. Pilih alasan pembatalan dan unggah dokumen yang disyaratkan;
7. Centang pernyataan dan pilih simpan.

atau datang langsung atau mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi ke KPP terdekat.

PENGHAPUSAN NPWP BADAN PUSAT
1. Formulir Penghapusan NPWP (ttd direktur dan stempel);
2. FC KTP seluruh pengurus;
3. FC Akta Pembubaran/penggabungan/peleburan/pemecahan.

PENGHAPUSAN NPWP JOINT OPERATION

1. Formulir penghapusan NPWP (ttd direktur dan stempel);
2. FC KTP kuasa KSO;
3. FC NPWP masing-masing anggota KSO;
4. FC Surat/dokumen Pemberhentian kerja sama.

PENGHAPUSAN NPWP BADAN GANDA

1. Formulir penghapusan NWP (ttd direktur dan stempel);
2. FC KTP seluruh pengurus;
3. FC NPWP yang akan digunakan;
4. FC Akta pendirian/perubahan.

Wajib pajak istri yang sebelumnya mempunyai NPWP terpisah dengan suami dan memilih melaksanakan kewajiban perpajakan digabungkan dengan suami tidak bisa diajukan penghapusan NPWP namun mengajukan permohonan penonaktifan NPWP.

Proses penghapusan paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima.

Diajukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id

1. Login coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NIK dan password pengurus;
2. Role access diganti menjadi badan;
3. Pilih menu portal saya;
4. Pilih menu Penghapusan & Pencabutan;
5. Jenis pembatalan pilih "Pencabutan PKP/SKT PBB";
6. Jenis Pajak untuk Pembatalan pilih "Pencabutan SKT PBB";
7. Pilih NOP yang akan dicabut;
8. Pilih alasan pembatalan dan unggah dokumen yang disyaratkan;
9. Centang pernyataan dan pilih simpan.

atau datang langsung atau mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi ke KPP terdekat.

Persyaratan Permohonan:

1. Formulir Permohonan (ttd dan stempel);
2. Salinan dokumen izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Pemda/Lembaga OSS atau hak guna usaha yang diterbitkan oleh kementerian (untuk objek pajak sektor perkebunan) yang sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya;
3. Salinan dokumen penguasaan atau izin yang diterbitkan kementerian atau Lembaga OSS (untuk objek pajak sektor perhutanan) yang sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya;
4. Salinan dokumen kontrak kerja sama yang ditandatangani pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (untuk sektor pertambangan minyak dan gas bumi) yang sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya;
5. Salinan dokumen izin, kuasa atau penugasan yang diterbitkan kementerian atau lembaga OSS (untuk sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi) yang sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya;
6. Salinan dokumen izin yang diterbitkan kementerian atau lembaga OSS (untuk sektor pertambangan mineral atau batubara) yang sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya; atau
7. Salinan dokumen izin yang diterbitkan kementerian atau lembaga OSS (untuk sektor lainnya) yang sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya.

Proses penghapusan paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima.

Diajukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id

1. Login coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NIK dan password pengurus;
2. Role access diganti menjadi badan;
3. Pilih menu portal saya;
4. Pilih menu Penghapusan & Pencabutan;
5. Jenis pembatalan pilih "Penghapusan NPWP";
6. Pilih alasan pembatalan dan unggah dokumen yang disyaratkan;
7. Centang pernyataan dan pilih simpan.

atau datang langsung atau mengirimkan berkas via jasa ekspedisi yang mencantumkan resi ke KPP terdekat.

1. Formulir permohonan penghapusan NPWP (ttd KPA dan stempel);
2. FC KTP KPA dan Bendahara;
3. FC SK Penunjukkan KPA dan Bendahara;
4. FC Surat keputusan pembubaran instansi dari kementerian/lembaga terkait.

Proses penghapusan paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima.